“Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat)”

Dalam penelitian tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan pembuatan akta mengenai “dihadapan” pejabat umum salah satunya tertuang dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk di tempat akta itu dibuat.” Seorang Pejabat Umum berkewajiban dan bertanggung jawab atas kebenaran formil terutama terkait dengan kebenaran dari isi sebuah akta otentik tersebut. Dalam partij akte sebuah akta otentik disebutkan “hadir dihadapan saya”, kalimat tersebut memiliki makna yang sangat penting. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 keduanya tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak disebutkan dengan jelas apa akibat hukum apabila terjadinya pelanggaran terhadap kalimat “hadir dihadapan saya” yang berarti para pihak maupun saksi tidak berhadapan secara langsung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengangkat permasalahan utama, yaitu bagaimana akibat hukum Akta Jual Beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang akan dibagi dalam dua sub bab yaitu : 1). Akibat hukum terhadap akta yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan 2). Akibat hukum terhadap para pelaku (PPAT, Para Pihak dan Saksi). Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa : 1). Akibat hukum terdahap akta jual beli yang tidak dibuat dihadapan PPAT, maka akta tersebut akan jatuh menjadi akta dibawah tangan, menyebabkan kekuatan pembuktian dari akta tersebut tidak sekuat akta otentik. Apabila Badan Pertanahan Nasional menganggap akta tersebut bukan sebagai akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum, proses yang akan dilaksanakan oleh para pihak ke Badan Pertanahan Nasional berhak ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional. 2). Akibat hukum terhadap para pelaku, yaitu PPAT dapat dijatuhi sanksi administratif dengan kategori pelanggaran berat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 yang terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) dan dapat diberhentikan secara tidak hormat serta dituntut ganti rugi oleh para pihak. PPAT juga telah melanggar Kode Etik PPAT yang. Sedangkan bagi para pihak dan saksi, dapat diancam pidana apabila menggunakan akta tersebut yang terbukti bahwa isinya tidak sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya dari kehadiran para pelaku seperti yang tertuang dalam akta telah dipalsukan seolah-olah benar terjadi serta dapat menimbulkan kerugian